Beberapa pihak menuding Pemerintah lamban dalam menangani korban bencana gempa di Jawa Barat. Namun demikian, pemerintah mempunyai alasan mengapa terkesan lamban.
"Bantuan tidak segera sampai ke bawah karena bantuan yang semestinya datang dengan cepat, terhambat dengan adanya sistim otonomi (otonomi pemerintahan)," kata Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Departemen Sosial, Andi Hanindito kepada vivanews di Jakarta, Senin 7 September 2009.
Dia mengatakan sebenarnya dalam penanggulangan bencana, pemerintah telah menggunakan sistim komando yang terpusat. Tapi, lanjut dia, di garis depan masih menggunakan sistim otonomi. "Maka agak terlambat dan protes lah masyarakat," kata dia.
Selain itu, tambah dia, terdapat perbedaan sistim pada masing-masing departemen yang memberikan bantuan pada korban. Departemen-departemen terkait yang mempunyai tugas dalam memberikan bantuan, seperti Depsos, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum mempunyai sistem masing-masing. Sekarang bagaimana mengintegrasikan kekuatan secara nasional? "Maka keluarlah BNPB. Dia sendiri juga punya sistem
lainlagi," kata dia.
Depsos sendiri, tambah dia, juga mengalami kendala. Depsos, lanjut dia, tidak mempunyai jaringan struktural sampai tingkat bawah.
Sementara disinggung hubungan Depsos dengan Dinas Sosial Kabupaten, Andi mengatakan kedua lembaga ini tidak memiliki hubungan struktural. Hubungannya hanya fungsional. "Serba salah kami. Paling cuma bisa menghimbau supaya bantuan cepat disalurkan ke bawah," kata dia.
Sementara itu, faktor geografis juga menyebabkan mengapa penanganan bencana terkesan lamban. Menurut dia, di lokasi gempa Jawa Barat, ada kecamatan yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda empat. Tempat yang berupa lereng-lereng tersebut hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua, tapi muatannya hanya sedikit. "Terpaksa kita menggunakan kuda untuk mengangkut bantuan," kata dia.
Terlepas dari kekurangan tersebut, tambah Andi, pemerintah, terutama Depsos telah mengoptimalkan segala upaya untuk memberikan penanganan yang cepat kepada korban gempa.
Dia menilai pola yang diterapkan pemerintah sekarang sudah lebih cepat. Karena sistim yang digunakan sudah ada di garis depan, melalui Dinas Sosial di tiap kabupaten. "Walaupun sekalanya masih terbatas,"
kata dia.
