Jumlah warga yang mengungsi akibat gempa bumi di Jawa Barat (Jabar) hingga hari ini Selasa (8/9), tercatat mencapai 210 ribu orang lebih.
“Senin kemarin masih 186.076 orang dan hari ini bertambah signifikan menjadi 210.292 orang, kita tetap antisipasi dan layani,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Denny Juanda, di Bandung, Selasa.
Kian membludaknya pengungsi, kata Denny, karena masyarakat masih khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan sehingga mereka memilih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
“Di beberapa lokasi pengungsian mereka tinggal di tenda pengungsian karena kuatir tak mendapat bantuan, padahal rumah mereka masih layak huni,” katanya.
Sebagian korban gempa tinggal di pengungsian dengan alasan lebih mudah mendapatkan bantuan dibanding bila mereka tinggal di rumah.
Pemerintah, Satkorlak PBA, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara periodik tiap enam jam terus mendata pengungsi untuk pemuktahiran data.
Data sementara korban jiwa akibat gempa di Jawa Barat hingga Selasa pukul 15.30 WIB menyebutkan, 70 orang tewas dan 21 lainnya masih hilang.
Korban luka-luka 1.254 orang, sedikitnya 63.717 rumah rusak berat, 131.216 rumah rusak ringan, 2.010 masjid rusak, 1.089 sekolah, 232 perkantoran juga rusak.
Prioritas
Sementara itu, Gubernur Jabar, H Ahmad Heryawan menyebutkan, pihaknya akan melakukan verifikasi secepatnya dan mengupayakan pembangunan fasilitas umum secepatnya.
“Verifikasi sekolah, mesjid dan pondok pesantren akan dipercepat sehingga bisa secepatnya difungsikan lagi. Diharapkan proses rehabilitasinya bisa tuntas pada akhir 2009 ini. Rehabilitasi fasilitas umum jadi prioritas,” kata Heryawan.
Heryawan menyebutkan, proses tanggap darurat gempa bumi di Jabar akan berlangsung selama 14 hari dan rencananya tuntas pada 16 September 2009 mendatang.
Selanjutnya, akan dilakukan proses recovery dilanjutkan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap fasilitas dan pemukiman yang rusak akibat gempa.
Untuk penanganan tanggap darurat di Jawa Barat, pemerintah pusat melalui Presiden RI telah menyalurkan bantuan senilai Rp 5 miliar yang didistribusikan ke 14 kabupaten/ kota.
Sedangkan untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi, Pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun dari APBN yang akan dikelola oleh pemerintah daerah.
“Proses tanggap darurat dan rekonstruksi nantinya sebagian besar atau 80 persen akan ditanggung APBN, sisanya dari anggaran provinsi dan kabupaten/ kota,” kata Heryawan. (Surya Online)
